Articles

Pansus Rabies DPRD Bali Kecewa terhadap Kebijakan Ekekutif

In post on January 21, 2010 by dprdbali Tagged:

Denpasar (Bali Post) –
Rasa kecewa menyelimuti Pansus Rabies DPRD Bali, menyikapinya terjadinya
pemangkasan anggaran oleh eksekutif dari Rp 6 milyar yang diajukan menjadi
Rp 2,9 milyar. Lebih memprihatinkan lagi, anggaran yang disetujui sudah
meliputi penanganan kesehatan hewan secara keseluruhan.
Ketua Pansus Nyoman Putra Astawa mengaku sudah tidak bisa bicara lagi,
sehubungan dengan adanya kebijakan eksekutif melakukan pemangkasan dana
penanggulangan rabies. Anggota DPRD dari wilayah pemilihan Tabanan ini
menyatakan pesimis jika target Pemerintah Propinsi Bali bahwa tahun 2012
Bali bebas terhadap penyebaran penyakit rabies. ‘’Penanganan penyakit
rabies haruslah secara menyeluruh. Kondisi tersebut perlu dukungan sikap
positif eksekutif, dalam hal ini dukungan alokasi dana,’’ jelas Putra
Astawa, Selasa (19/1).
Dijelaskannya, anggaran Rp 2,9 milyar yang disetujui eksekutif nantinya
akan digunakan penanganan kesehatan hewan secara keseluruhan. Penanganan
rabies pun nantinya juga akan mengambil dana dari sini. Di tengah
mencuatnya munculnya penyakit rabies di seluruh Bali, sudah tentu
memerlukan sebuah keseriusan. Dengan kata lain, Pemerintah Propinsi Bali
tidak perlu takut menggelontorkan dana, jika memang hal itu untuk
kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Jika Bali belum terbebas dari penyebaran panyakit rabies, menurut wakil
rakyat bertumbuh tambun ini, bisa berpotensi memunculkan pandangan
negative di luar negeri. Kondisi tersebut dengan sendirinya akan
berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan berkurang
jelas kurang bagus bagi pertumbuhan perekonomian Bali, yang sebagian besar
masyarakatnya menggantungkan harapan pada sektor pariwisata.
Putra Astawa perlu meluruskan, anggaran yang diajukan tersebut sama sekali
bukan untuk kepentingan anggota pansus. Andaikata Pansus punya dana,
kemungkinan besar tidak akan mengajukan anggaran pada eksekutif lagi.
‘’Sayangnya Pansus tidak punya sumber dana. Jika memang punya, kemungkinan
besar sudah kami gelontorkan sehingga penyebaran rabies tidak sampai
kemana-mana,’’ tambahnya.
Meski anggaran dipotong jauh, Pansus tetap akan bekerja secara optimal.
Cuma ada sedikit berpengaruh, sejumlah program yang sebelumnya telah
disusun secara matang akhirnya mesti dipilah-pilah terlebih dahulu.
‘’Sekali lagi kami himbau agar ekekutif lebih serius lagi,’’ harapnya.(015)

sumber : http://balipost.com/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=10&id=28450

Links

Terkait JKMB, DPRD Bali Imbau Agar Pemprov Libatkan Rumah Sakit Swasta

In Berita on January 20, 2010 by dprdbali Tagged: , , ,

Denpasar – DPRD Bali merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk melibatkan rumah sakit swasta dalam penerapan program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).

Pelibatan rumah sakit swasta dalam program jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat ini bertujuan sebagai antisipasi jika nantinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mengalami kelebihan kapasitas, mengingat beberapa rumah sakit kabupaten memiliki keterbatasan tempat tidur terutama untuk standar perawatan kelas III.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Karyasa Adnyana saaat ditemui Selebzone.com di Denpasar, Kamis (7/1) siang, mengungkapkan pelibatan rumah sakit swasta dalam program JKBM bukan saja karena keterbatasan ruangan di rumah sakit kabupaten, tetapi juga karena rata-rata rumah sakit kabupaten di Bali juga mengalami kekurangan tenaga medis. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat secara umum melalui program JKBM.

”Jangan sampai karena pelayanan masyarakat gak berobat, sehingga rugi juga JKBM ini, makanya perlu antisipasi juga dengan kerjasama dengan rumah sakit swasta” kata Karyasa Adnyana.

Selanjutnya Karyasa Adnyana juga mengingatkaan agar tidak lagi ada pasien yang dirawat di lorong-lorong rumah sakit dengan alasan rumah sakit mengalami kelebihan kapasitas. Jika hal ini terjadi maka akan menimbulkan citra buruk bagi program JKBM. (Mul)

sumber : http://selebzone.com/2010/01/07/terkait-jkmb-dprd-bali-imbau-agar-pemprov-libatkan-rumah-sakit-swasta.html

Links

DPRD Bali Minta Penjelasan Tentang Pelaksanaan JKBM

In Berita on January 20, 2010 by dprdbali Tagged: , ,

Komisi II dan IV DPRD Bali memanggil Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk minta penjelasan terkait program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang mulai dilaksanakan per 1 Januari 2010 lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali Kamis (7/1), kalangan dewan antara lain mempertanyakan ketidakikutsertaan Kabupaten Jembrana dalam program ini. Selain itu, sejumlah anggota komisi II dan IV juga memberi masukan agar program JKBM makin baik ke depannya.

I Wayan Mandia dari Komisi II mempertanyakan tidak ikutnya Kabupaten Jembrana dalam program JKBM. Padahal, masyarakat Bumi Makepung tersebut sangat berharap bisa ikut menikmati program kesehatan gratis tersebut. ”Ini kan sama saja dengan menyengsarakan masyarakat,” imbuhnya.

Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr. I Nyoman Sutedja,MPN menjelaskan, Provinsi Bali tidak pernah bermaksud untuk meninggalkan Jembrana dalam program JKBM. Sama dengan Kabupaten/Kota lainnya, sejak awal perencanaan Provinsi Bali terus melakukan koordinasi dengan kabupaten paling barat tersebut. Namun hingga detik-detik terakhir penetapan APBD Tahun 2010, Bupati Jembrana tidak memberi keputusan tentang keikutsertaan dalam program ini. Ditambahkan Sutedja, Provinsi Bali sejatinya ingin merangkul semua Kabupaten/Kota dalam program mulia ini. Pemprov Bali juga tidak menutup kemungkinan keikutsertaan Jembrana dalam program ini di kemudian hari.

Selain menyoroti tidak ikutnya Jembrana, sejumlah anggota dewan juga memberi masukan agar pelaksanaan JKBM menjadi lebih baik. Anggota Komisi IV DPRD Bali Wayan Kari Subali mengingatkan agar yang menjadi fokus perhatian dalam program JKBM bukan hanya masyarakat yang mendapat pelayanan. Pemprov Bali juga harus memperhatikan kesejahteraan dokter dan paramedis demi suksesnya pelaksanaan program ini. Selain itu, alur penanganan juga mesti jelas. Jika memang sudah mampu dilayani di tingkat kabupaten, jangan sampai dirujuk ke RSUP Sanglah.

sumber : http://www.baliprov.go.id/index.php?action=news&task=detail&id=1175

Links

DPRD Bali Cium Ada Mafia Jual Beli Vaksin Anti Rabies

In Berita on January 20, 2010 by dprdbali Tagged: , ,

Denpasar – Kasus jual beli vaksin anti rabies (VAR) di Bali membuat DPRD Bali geram. Mereka mencium ada aroma praktek mafia jual jual beli VAR antara pihak rumah sakit dengan swasta di Bali.

Indikasi ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Ketut Karyasa Adnyana kepada detikcom, Kamis (19/11/2009). “Jangan-jangan ada mafia jual beli vaksin di rumah sakit. Di saat masyarakat banyak yang membutuhkan vaksin ada pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan,” kata Karyasa.

Dugaan tersebut sangat kuat, karena VAR untuk manusia yang ada di lapangan terlalu cepat habis. Padahal persediaan sangat mencukupi kebutuhan Bali.

“Saya curiga, ada apotek di lingkungan rumah sakit yang mencari keuntungan. Kenapa cepat sekali habis,” ujarnya.

Diketahui, kasus jual beli VAR terjadi di RSU Buleleng. Dua pasien membeli VAR seharga Rp 188 ribu di apotek Giri Putri yang ada di dalam rumah sakit dengan alasan VAR habis. Padahal, sebelumnya pasien telah mendapatkan VAR tahap pertama secara gratis. Pasien kemudian dijanjikan mendapatkan suntikan VAR tahap dua secara gratis. Namun, mereka kecewa karena harus membelinya dengan harga ratusan ribu.

Karyasa menambahkan, sejak Bali ditetapkan sebagai KLB rabies, VAR tidak boleh dijualbelikan ke pihak swasta atau apotek. VAR dari pusat hanya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk didistribusikan ke rumah sakit seluruh kabupaten/kota.

“Kami yakin, tidak sembarangan apotek dibolehkan membeli VAR. Pasti hanya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Kami yakin VAR tidak di jual bebas,” kata Karyasa.

Menurut Karyasa, kecurigaan DPRD Bali adanya indikasi jual beli VAR telah berlangsung lama. Pihaknya pun telah meminta keterangan dari Dinas Kesehatan serta Dinas Peternakan Provinsi Bali terkait indikasi tersebut.

(gds/djo)

sumber : http://www.detiknews.com/read/2009/11/19/105941/1244656/10/dprd-bali-cium-ada-mafia-jual-beli-vaksin-anti-rabies

Links

DPRD Bali Usul Perda Khusus Rabies

In Berita on January 20, 2010 by dprdbali Tagged: , ,

Kapanlagi.com – Rekomendasi DPRD Bali terkait dengan penanganan rabies, sejalan dengan keinginan eksekutif yakni perlunya diterbitkan peraturan daerah (Perda) guna penanganan penyakit menular yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia itu.

“Adanya kesamaan pandangan antara eksekutif-legislatif, Perda untuk penanggulangan rabies di Bali diharapkan segera dapat terwujud,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Putu Suardhika di Denpasar, Jumat (4/12).

Ia mengatakan, dengan terbitnya Perda penanggulangan rabies berarti upaya penanganan terhadap penyakit menular di Bali itu akan menjadi selangkah lebih maju.

“Terbitnya rekomendasi DPRD Bali itu mengindikasikan telah terbangun komunikasi yang harmonis antara eksekutif-legislatif dalam membangun Bali yang jauh lebih baik ke depan,” katanya.

Kesamaan persepsi dan cara pandang itu sangat penting, karena mampu memberikan kemudahan dalam menanggulangi penyakit rabies secara tuntas.

“Kondisi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat internasional untuk tetap menjadikan Bali sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman,” harap Putu Suardhika.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali Ir Ida Bagus Alit dalam kesempatan terpisah menjelaskan, pihaknya segera akan melakukan sensus anjing, guna mengetahui secara pasti populasi binatang piaraan masyarakat tersebut.

Pendataan anjing tersebut, sekaligus untuk mengetahui pemiliknya yang harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan binatang itu.

Sensus anjing itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat, menyusul diterapkan Perda tentang penanggulangan rabies yang kini sedang dalam pembahasan DPRD setempat.

“Lewat sensus anjing sesuai Perda penanggulangan rabies, diharapkan mampu memudahkan petugas dalam mengatasi anjing-anjing liar di jalanan yang selama ini tidak jelas pemiliknya,” ujar Ida Bagus Alit.

Populasi anjing di Bali kini diperkirakan 408.673 ekor, tidak termasuk yang telah dieliminasi yang mencapai 26.680 ekor.

Dari populasi tersebut, yang baru divaksinasi anti-rabies (VAR) tercatat sekitar 32,23%, kata Ida Bagus Alit. (ant/meg)

Statuses

Alamat & No Telepon DPRD Propinsi Bali

In DPRD Bali on November 28, 2009 by dprdbali Tagged: ,

Alamat : jalan Lusuma Atmaja No.3 Renon, Denpasar Bali.
Telepon : 0361 234662

Peta :

Peta Kantor DPRD Propinsi Bali

 

Statuses

Komposisi Pimpinan DPRD Propinsi Bali

In DPRD Bali on November 28, 2009 by dprdbali Tagged: , ,

KOMPOSISI PIMPINAN DPRD PROVINSI BALI

2009-2014 (pada saat pelantikan).

Ketua : AA. Ngurah Oka Ratmadi, SH
Wakil KetuaI : I Ketut Suwandhi, S. Sos
Wakil Ketua II : I Gusti Bagus Alit Putra, S.Sos, M.Si
Wakil Ketua III : Ida Bagus Putu Sukarta, SE

KOMPOSISI PIMPINAN KOMISI DPRD PROVINSI BALI

Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan)
Ketua : I Made Arjaya, SE, M.Si
Wakil Ketua : I Gusti Putu Widjera
Sekretaris : I Made Sukerana, SH

Komisi II (Bidang Industri dan Pembangunan)
Ketua : Gusti Rai Putra Yasa, SH
Wakil Ketua : I Wayan Diesel Astawa, SE
Sekretaris : Drs. Gede Kusuma Putra, Ak, MBA, MM

Komisi III (Bidang Pertanian dan Pariwisata)
Ketua : Putu Agus Suradnyana
Wakil Ketua : I Wayan Adnyana, SH
Sekretaris : IGM Suryantha Putra, S.Sos

Komisi IV (Bidang Pendidikan dan Kesra)
Ketua : I Nyoman Parta
Wakil Ketua : I Ketut Kariyasa Adnyana, SP
Sekretaris : Dra. Utami Dwi Suryadi

========================================================

Selanjutnya akan dimuat profile singkat dan photo anggota DPRD Propinsi Bali.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.