Pansus Rabies DPRD Bali Kecewa terhadap Kebijakan Ekekutif

Denpasar (Bali Post) –
Rasa kecewa menyelimuti Pansus Rabies DPRD Bali, menyikapinya terjadinya
pemangkasan anggaran oleh eksekutif dari Rp 6 milyar yang diajukan menjadi
Rp 2,9 milyar. Lebih memprihatinkan lagi, anggaran yang disetujui sudah
meliputi penanganan kesehatan hewan secara keseluruhan.
Ketua Pansus Nyoman Putra Astawa mengaku sudah tidak bisa bicara lagi,
sehubungan dengan adanya kebijakan eksekutif melakukan pemangkasan dana
penanggulangan rabies. Anggota DPRD dari wilayah pemilihan Tabanan ini
menyatakan pesimis jika target Pemerintah Propinsi Bali bahwa tahun 2012
Bali bebas terhadap penyebaran penyakit rabies. ‘’Penanganan penyakit
rabies haruslah secara menyeluruh. Kondisi tersebut perlu dukungan sikap
positif eksekutif, dalam hal ini dukungan alokasi dana,’’ jelas Putra
Astawa, Selasa (19/1).
Dijelaskannya, anggaran Rp 2,9 milyar yang disetujui eksekutif nantinya
akan digunakan penanganan kesehatan hewan secara keseluruhan. Penanganan
rabies pun nantinya juga akan mengambil dana dari sini. Di tengah
mencuatnya munculnya penyakit rabies di seluruh Bali, sudah tentu
memerlukan sebuah keseriusan. Dengan kata lain, Pemerintah Propinsi Bali
tidak perlu takut menggelontorkan dana, jika memang hal itu untuk
kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Jika Bali belum terbebas dari penyebaran panyakit rabies, menurut wakil
rakyat bertumbuh tambun ini, bisa berpotensi memunculkan pandangan
negative di luar negeri. Kondisi tersebut dengan sendirinya akan
berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan berkurang
jelas kurang bagus bagi pertumbuhan perekonomian Bali, yang sebagian besar
masyarakatnya menggantungkan harapan pada sektor pariwisata.
Putra Astawa perlu meluruskan, anggaran yang diajukan tersebut sama sekali
bukan untuk kepentingan anggota pansus. Andaikata Pansus punya dana,
kemungkinan besar tidak akan mengajukan anggaran pada eksekutif lagi.
‘’Sayangnya Pansus tidak punya sumber dana. Jika memang punya, kemungkinan
besar sudah kami gelontorkan sehingga penyebaran rabies tidak sampai
kemana-mana,’’ tambahnya.
Meski anggaran dipotong jauh, Pansus tetap akan bekerja secara optimal.
Cuma ada sedikit berpengaruh, sejumlah program yang sebelumnya telah
disusun secara matang akhirnya mesti dipilah-pilah terlebih dahulu.
‘’Sekali lagi kami himbau agar ekekutif lebih serius lagi,’’ harapnya.(015)

sumber : http://balipost.com/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=10&id=28450

DPRD Bali Cium Ada Mafia Jual Beli Vaksin Anti Rabies

Denpasar – Kasus jual beli vaksin anti rabies (VAR) di Bali membuat DPRD Bali geram. Mereka mencium ada aroma praktek mafia jual jual beli VAR antara pihak rumah sakit dengan swasta di Bali.

Indikasi ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Ketut Karyasa Adnyana kepada detikcom, Kamis (19/11/2009). “Jangan-jangan ada mafia jual beli vaksin di rumah sakit. Di saat masyarakat banyak yang membutuhkan vaksin ada pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan,” kata Karyasa.

Dugaan tersebut sangat kuat, karena VAR untuk manusia yang ada di lapangan terlalu cepat habis. Padahal persediaan sangat mencukupi kebutuhan Bali.

“Saya curiga, ada apotek di lingkungan rumah sakit yang mencari keuntungan. Kenapa cepat sekali habis,” ujarnya.

Diketahui, kasus jual beli VAR terjadi di RSU Buleleng. Dua pasien membeli VAR seharga Rp 188 ribu di apotek Giri Putri yang ada di dalam rumah sakit dengan alasan VAR habis. Padahal, sebelumnya pasien telah mendapatkan VAR tahap pertama secara gratis. Pasien kemudian dijanjikan mendapatkan suntikan VAR tahap dua secara gratis. Namun, mereka kecewa karena harus membelinya dengan harga ratusan ribu.

Karyasa menambahkan, sejak Bali ditetapkan sebagai KLB rabies, VAR tidak boleh dijualbelikan ke pihak swasta atau apotek. VAR dari pusat hanya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk didistribusikan ke rumah sakit seluruh kabupaten/kota.

“Kami yakin, tidak sembarangan apotek dibolehkan membeli VAR. Pasti hanya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Kami yakin VAR tidak di jual bebas,” kata Karyasa.

Menurut Karyasa, kecurigaan DPRD Bali adanya indikasi jual beli VAR telah berlangsung lama. Pihaknya pun telah meminta keterangan dari Dinas Kesehatan serta Dinas Peternakan Provinsi Bali terkait indikasi tersebut.

(gds/djo)

sumber : http://www.detiknews.com/read/2009/11/19/105941/1244656/10/dprd-bali-cium-ada-mafia-jual-beli-vaksin-anti-rabies

DPRD Bali Usul Perda Khusus Rabies

Kapanlagi.com – Rekomendasi DPRD Bali terkait dengan penanganan rabies, sejalan dengan keinginan eksekutif yakni perlunya diterbitkan peraturan daerah (Perda) guna penanganan penyakit menular yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia itu.

“Adanya kesamaan pandangan antara eksekutif-legislatif, Perda untuk penanggulangan rabies di Bali diharapkan segera dapat terwujud,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Putu Suardhika di Denpasar, Jumat (4/12).

Ia mengatakan, dengan terbitnya Perda penanggulangan rabies berarti upaya penanganan terhadap penyakit menular di Bali itu akan menjadi selangkah lebih maju.

“Terbitnya rekomendasi DPRD Bali itu mengindikasikan telah terbangun komunikasi yang harmonis antara eksekutif-legislatif dalam membangun Bali yang jauh lebih baik ke depan,” katanya.

Kesamaan persepsi dan cara pandang itu sangat penting, karena mampu memberikan kemudahan dalam menanggulangi penyakit rabies secara tuntas.

“Kondisi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat internasional untuk tetap menjadikan Bali sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman,” harap Putu Suardhika.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali Ir Ida Bagus Alit dalam kesempatan terpisah menjelaskan, pihaknya segera akan melakukan sensus anjing, guna mengetahui secara pasti populasi binatang piaraan masyarakat tersebut.

Pendataan anjing tersebut, sekaligus untuk mengetahui pemiliknya yang harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan binatang itu.

Sensus anjing itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat, menyusul diterapkan Perda tentang penanggulangan rabies yang kini sedang dalam pembahasan DPRD setempat.

“Lewat sensus anjing sesuai Perda penanggulangan rabies, diharapkan mampu memudahkan petugas dalam mengatasi anjing-anjing liar di jalanan yang selama ini tidak jelas pemiliknya,” ujar Ida Bagus Alit.

Populasi anjing di Bali kini diperkirakan 408.673 ekor, tidak termasuk yang telah dieliminasi yang mencapai 26.680 ekor.

Dari populasi tersebut, yang baru divaksinasi anti-rabies (VAR) tercatat sekitar 32,23%, kata Ida Bagus Alit. (ant/meg)